Jakarta, kitaindonesia.Com, – Pernyataan Ketua BEM UGM, Tiyo, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “sales” yang menjual Indonesia menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Ucapan tersebut dinilai bukan hanya kontroversial, tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas argumentasi yang seharusnya menjadi ciri khas seorang pemimpin mahasiswa dari perguruan tinggi ternama.
Banyak pihak mempertanyakan substansi kritik yang disampaikan. Alih-alih menghadirkan data, analisis kebijakan, atau argumentasi akademik yang kuat, pernyataan tersebut justru dianggap lebih mengedepankan retorika provokatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebagai Ketua BEM UGM, Teo dinilai memikul tanggung jawab moral yang besar karena setiap pernyataannya akan dipandang sebagai representasi intelektualitas mahasiswa. Karena itu, kritik yang disampaikan semestinya mampu mencerahkan publik, bukan sekadar memancing sensasi atau menciptakan polemik.
Kontroversi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai budaya akademik di lingkungan kampus. Sebagian kalangan menilai bahwa kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan etika, tanggung jawab, dan kemampuan menyusun argumentasi yang rasional. Gelar mahasiswa dari kampus terbaik tidak otomatis menjadikan sebuah kritik berkualitas apabila tidak ditopang oleh data dan analisis yang memadai.
Di tengah berbagai upaya pemerintah menjalankan program ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi. Namun kritik yang efektif adalah kritik yang mampu menguji kebijakan secara objektif dan menawarkan solusi, bukan sekadar melontarkan label atau stigma kepada pemimpin negara.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar keberanian berbicara. Seorang aktivis mahasiswa dituntut menghadirkan kedewasaan berpikir, ketajaman analisis, dan etika komunikasi agar kritik yang disampaikan benar-benar memberi manfaat bagi publik dan kemajuan bangsa.(*)
