JAKARTA KITA INDONESIA.COM,– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026), dan mengaku membawa laporan penting terkait dugaan manipulasi ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.
Kedatangan Purbaya ke Istana disebut dalam rangka memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya. Namun, di balik agenda tersebut, Purbaya mengaku telah menyiapkan dokumen khusus jika sewaktu-waktu diminta memaparkan temuan Kementerian Keuangan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Purbaya menyebut pihaknya menemukan indikasi under invoicing atau manipulasi faktur perdagangan pada 10 perusahaan besar di sektor kelapa sawit. Temuan ini diperoleh setelah dilakukan pengecekan acak terhadap tiga pengapalan.
Menurutnya, modus yang ditemukan adalah adanya selisih signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor yang dibayarkan pembeli di Amerika Serikat.“Dari hasil pengecekan, terlihat adanya perbedaan harga yang cukup mencolok. Ini berpotensi menyebabkan penerimaan negara berkurang karena nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah,” ujar Purbaya.
Ia mencontohkan, salah satu perusahaan tercatat mengekspor senilai US$2,6 juta, sementara nilai yang dibayarkan importir di Amerika Serikat mencapai US$4,2 juta, atau terdapat selisih sekitar 57 persen.
Kasus lain bahkan disebut lebih mencolok. Sebuah perusahaan tercatat mengekspor senilai US$1,44 juta, namun di data impor Amerika Serikat nilainya menembus US$4 juta, atau terjadi lonjakan hingga sekitar 200 persen.
Meski belum mengungkap identitas 10 perusahaan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan pendalaman lebih rinci dengan menelusuri data ekspor secara detail, termasuk memeriksa transaksi kapal per kapal.
Temuan ini dinilai penting karena dugaan manipulasi ekspor CPO berpotensi berdampak pada penerimaan pajak negara, akurasi neraca perdagangan, hingga pengawasan terhadap praktik ekspor nasional.
Purbaya menyatakan laporan tersebut siap disampaikan kepada Presiden Prabowo apabila diminta dalam pertemuan di Istana. Pemerintah pun diperkirakan akan menindaklanjuti temuan ini untuk memastikan tidak ada kebocoran penerimaan negara dari sektor strategis kelapa sawit.
