Jakarta, kitaindonesia.Com, – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas korupsi. Hanya satu hari setelah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya, Kejaksaan Agung langsung menahan ketiganya atas dugaan korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian kepemimpinan BGN pada Selasa malam (2/6/2026). Dadan Hindayana dicopot bersama Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya. Posisi Kepala BGN kini diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala.4a4a77
Keputusan ini diambil setelah evaluasi selama 1,5 tahun yang menemukan berbagai masalah, antara lain pelanggaran disiplin, tata kelola buruk, kasus keracunan makanan berulang, serta dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Pada Rabu (3/6/2026) pagi, Kejaksaan Agung menjemput dan menahan Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Mereka diduga melakukan mark-up pengadaan barang, termasuk 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, serta pengadaan sepatu, tablet, dan televisi yang tidak sesuai kebutuhan lapangan. Selain itu, terdapat dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mengakibatkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah.c837f2
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan bahwa para tersangka diduga melakukan intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memberikan insentif kepada yayasan-yayasan tertentu.
Presiden Prabowo Subianto mengaku berat mengambil keputusan ini. “Saya sedih harus mencopot orang-orang yang saya percaya, tapi kepentingan rakyat dan keberhasilan program MBG harus diutamakan,” ujarnya.
Tindakan cepat ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Banyak yang melihatnya sebagai bukti konkret komitmen pemerintahan Prabowo dalam membasmi korupsi, khususnya di program unggulan dengan anggaran sangat besar (Rp85 triliun pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026).
Pemerintah menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membersihkan BGN dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, tepat sasaran, serta benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.(*)
