KITA-INDONESIA.COM, Luwu Raya — Potret memilukan fasilitas pendidikan di SDN 110 Saele, kelas jauh di Desa Asana Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang tayang di RedMol.id, langsung memantik perhatian dan respons cepat dari Ketua Banom DPP Kajian dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan AMJI-RI, Muh Rafii.
Begitu membaca berita tersebut, Rafii segera meneruskan link laporan itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk tindak lanjut dan kontrol sosial.
Tak lama berselang, Kadisdik Lutim memberikan jawaban langsung melalui pesan WhatsApp:
“Terimakasih informasinya Dinda, nanti saya akan tinjau langsung dan akan saya sampaikan kepada bidang yg menangani, apa masalahnya sehingga terjadi seperti ini.”
Ini bukti masalah prioritas, bukan sekadar soal bangunan
Sebagai akademisi dan pemerhati kebijakan publik, Rafii menilai kondisi SDN 110 Saele merupakan gambaran nyata adanya ketidakseimbangan prioritas pembangunan.
“Ini bukan masalah kecil. Bagaimana mungkin tiga kelas belajar dalam satu ruangan dengan sekat tripleks setinggi pinggang? Bahkan ada anak-anak terpaksa belajar di bawah pohon bambu. Ini kegagalan dalam menetapkan prioritas pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, pendidikan adalah pondasi pembangunan manusia, sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan sekolah-sekolah terpencil berada dalam kondisi memprihatinkan seperti itu.
“Apa gunanya program-program bansos jika sekolah pondasi pembentukan karakter dan ilmu justru dibiarkan rusak, sempit, dan tidak layak? Pembangunan pendidikan seharusnya nomor satu,” ujarnya lagi.
Ironi Hari Guru
Momentum Hari Guru yang semestinya dipenuhi penghormatan bagi para pendidik justru berubah menjadi pengingat tajam bahwa banyak guru di pelosok berjuang di kondisi yang tak manusiawi.
Dalam laporan sebelumnya, ruang kelas yang digunakan adalah kombinasi antara ruang belajar, kantor, dan dapur. Bahkan ruang kelas II hanya berukuran 3×4 meter dengan dinding papan seadanya.
“Di kota kita merayakan Hari Guru dengan meriah. Tapi di Burau, guru harus mengajar di ruang sempit dan bolong, sementara murid belajar di tanah. Ini ironi besar,” kata Rafii.
Pembangunan WC Rp170 Juta Ikut Dipertanyakan
Sorotan lain datang dari pembangunan WC dengan anggaran sekitar Rp170 juta, yang menurut warga, dibangun dengan mengorbankan bekas ruang belajar sehingga menyempitkan ruang kelas yang sudah minim.
“WC penting, tapi kalau WC ratusan juta itu justru berdiri di atas ruang belajar, ini fatal. Harus ditinjau apakah perencanaan anggarannya tepat, proporsional, dan sesuai kebutuhan siswa,” jelas Rafii.
AMJI-RI Akan Lakukan Monitoring Semua Proyek, Besar maupun Kecil
Rafii menegaskan komitmennya sebagai Ketua Banom DPP untuk tidak hanya memberikan kritik, tetapi ikut melakukan fungsi kontrol sosial secara akademik dan sistematis.
“Banom AMJI-RI akan aktif memonitor seluruh proyek yang menggunakan uang negara di Luwu Timur, mau kecil mau besar. Termasuk sekolah, WC, bangunan desa, dan proyek pelayanan publik lainnya. Kami akan lakukan kajian, dan hasilnya akan kami sampaikan secara objektif,” tegasnya.
Harapan terhadap Pemkab Luwu Timur
Menurut Rafii, langkah cepat Kadisdik Lutim untuk merespons laporan tersebut patut diapresiasi. Namun ia menegaskan bahwa tindak lanjut lapangan harus benar-benar dilakukan dan tidak berhenti pada sekadar pesan.
“Respons Kadisdik sudah baik, tapi yang lebih penting adalah tindakan nyata: perbaikan ruang belajar, penataan kembali prioritas pembangunan, dan memastikan anak-anak di pedalaman tidak lagi menjadi korban ketidakadilan fasilitas,” tutup Rafii.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terkait hasil peninjauan lapangan.(*)
