JAKARTA KITA INDONESIA.COM,— Program hilirisasi mineral nasional mulai menunjukkan dampak nyata terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba hingga 15 Mei 2026 mencapai Rp56 triliun, atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut kenaikan penerimaan tersebut didorong oleh mulai beroperasinya sejumlah smelter strategis yang menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Smelter ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga mencatat tiga proyek smelter besar yang telah selesai dan mulai beroperasi, yakni smelter PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.
Secara keseluruhan, terdapat 14 smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional, terdiri dari enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi. Dari jumlah tersebut, lima smelter telah rampung, sementara sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah juga mencatat total realisasi investasi program smelter telah mencapai 7,8 miliar dolar AS, yang menunjukkan besarnya komitmen pembangunan industri pengolahan mineral nasional.
Dari sisi kapasitas, smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas masukan 24,9 juta ton per tahun dengan produksi mencapai 924.780 ton per tahun. Sementara smelter tembaga memiliki kapasitas input dua juta ton per tahun dengan produksi 460 ribu ton katoda per tahun, sedangkan smelter bauksit memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan potensi produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.
Tri Winarno menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, ketersediaan bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga perizinan agar industri hilir nasional benar-benar kompetitif.
Di sisi legislatif, Komisi VII DPR RI turut menyoroti percepatan penyelesaian sembilan smelter yang masih dalam proses pembangunan. DPR meminta pemerintah memperjelas progres masing-masing proyek agar manfaat ekonomi dari hilirisasi bisa lebih cepat dirasakan.
Dengan capaian ini, hilirisasi mineral dinilai tidak hanya memperkuat nilai tambah sumber daya alam Indonesia, tetapi juga membuka peluang peningkatan investasi, industrialisasi, serta kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.(*)
