Jakarta, kitaindonesia.com,– Belakangan ini pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal ekonomi ramai diperbincangkan. Seperti biasa, media sosial dipenuhi potongan-potongan pernyataan yang diambil secara parsial lalu dijadikan bahan perdebatan yang sering kali melenceng dari inti persoalan. Padahal jika dicermati secara utuh, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya cukup jelas, Indonesia sudah terlalu lama ditempatkan sebagai pasar dan konsumen besar, bukan sebagai produsen yang mandiri dan berdaulat.
Di ruang publik, tidak sedikit para pakar maupun akademisi yang terus mengkritik pemerintah, seolah-olah negara ini sedang berada di ambang kehancuran di bawah kepemimpinan Prabowo. Kritik tentu penting dalam negara demokrasi, namun kritik yang hanya berhenti pada menyalahkan tanpa menawarkan solusi nyata justru bisa membentuk pesimisme publik.
Bangsa ini jangan sampai terjebak oleh pandangan yang hanya bersifat opini semata, sementara realitas dan tantangan di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar perdebatan narasi.
Sebagian terlalu sibuk melihat persoalan hanya dari sudut teori dan disiplin ilmu yang dipelajari di ruang akademik. Padahal membangun negara tidak cukup hanya dengan teori, seminar, atau perdebatan di media sosial. Negara ini dibangun dengan kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen kebangsaan yang kuat untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan.
Indonesia sebenarnya pernah memiliki momentum pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyentuh angka di atas 8 persen per tahun, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Namun semuanya runtuh ketika krisis moneter 1997–1998 menghantam. Nilai rupiah jatuh drastis terhadap dolar AS, sektor usaha tumbang, dan perekonomian nasional porak-poranda.
Banyak pihak menilai krisis tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan internal bahwa ini. Ada pandangan bahwa kekuatan ekonomi global tidak menginginkan Indonesia tumbuh terlalu cepat menjadi negara industri yang mandiri. Ketika IMF masuk memberikan bantuan, syarat-syarat yang diajukan dinilai sangat berat. Salah satu yang paling sering disorot adalah berhentinya pengembangan industri pesawat IPTN, sebagai simbol kemajuan teknologi nasional pada masanya. Indonesia seperti diarahkan oleh kekuatan global untuk tetap menjadi pasar, bukan pemain utama.
Kejadian itu seharusnya cukup menjadi pelajaran bangsa ini. Sampai saat ini, pola ketergantungan masih terus terjadi. Indonesia didorong menjadi negara konsumtif, impor barang, bergantung pada produk luar negeri, dan menikmati hasil industri bangsa lain. Sementara upaya membangun kemampuan produksi dalam negeri sering kali menghadapi berbagai hambatan.
Dunia sudah berubah. Persaingan global bukan hanya soal sumber daya alam, tetapi juga penguasaan teknologi, data, industri, dan modal besar. Negara yang hanya menjadi konsumen akan tertinggal dan sulit menentukan masa depannya sendiri.
Oleh karena itu generasi muda perlu menyadari hal ini. Terlalu sering kita sibuk merendahkan negeri sendiri sambil mengagungkan bangsa lain. Padahal bangsa besar lahir dari rakyat yang percaya pada kemampuannya sendiri, berani mengakui kekurangan, lalu bekerja keras memperbaikinya.
Untuk mendukung semua itu pemerintah juga melakukan pembenahan dengan cepat di berbagai bidang pemerintahan yaitu, pembenahan Birokrasi yang rumit, kepastian hukum yang lemah, serta tata kelola yang belum optimal yang masih menjadi hambatan serius bagi kemajuan industri nasional. Semangat kemandirian harus dibarengi dengan pembenahan nyata di dalam negeri.
Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara maju: kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geografis yang strategis, dan pasar domestik yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian, konsistensi, dan kemauan politik untuk membangun kekuatan produksi nasional.
Karena itu, semangat agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi konsumen patut didukung. Sudah waktunya bangsa ini berdiri sebagai produsen, pencipta, dan pengendali masa depannya sendiri. Bukan hanya lewat pidato dan slogan, tetapi melalui kerja nyata, keberpihakan pada industri nasional, dan tekad yang kuat untuk mandiri.(*)
